 |
 |
|
 |
 |
 |
Rabu, 16 Juli 2008 13:35
Achmad Deni Daruri
Hak Angket menuju Big Bang Sektor Energi?
Hak Angket BBM merupakan pintu bagi Big Bang sector energi di Indonesia. Memang istilah Big Bang lebih banyak digunakan oleh sector finansial seperti reformasi pasar keuangan misalnya London Stock Exchange yang menghapus biaya komisi pada perdagangan produk keuangannya dalam rangka mempertahankan posisi London sebagai pusat perdagangan keuangan dunia yang akhirnya mampu mengungguli New York.
Walaupun demikian upaya Big Bang masih menghadapai kendala seperti munculnya kasus kolapsnya Baring. Belajar dari proses Big Bang maka Hak Angket harus dipersiapkan dengan matang oleh DPR agar segala kegagalan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi. Sumber utama kegagalan adalah kemungkinan munculnya teori konspirasi yang akan menindaklanjuti proses Hak Angket BBM ini.
Mengingat syarat yang memungkinkan terjadinya konspirasi berdasarkan teori konspirasi juga sudah terpenuhi dimana terdapat kelompok organisasi dan manusia yang sangat memiliki kekuatan politik yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar dimana kedua partai ini juga menguasai birokrasi pemerintahan, serta mafia minyak asing.
Sejauh mana kekuatan reformis yang mendukung Hak Angket BBM ini mampu mematahkan kemungkinan terjadinya konspirasi dalam Hak Angket BBM ini tentunya akan sangat tergantung dari kekuatan strategi yang mereka bangun dan juga sejauhmana kekuatan politik jalanan terus mampu memback-up proses ini. Apakah kita yakin jika tidak dilakukan tekanan oleh para demonstran maka proses Hak Angket BBM ini akan berlangsung seperti saat ini? Jawabannya jelas bahwa sangat mungkin Hak Angket akan mengalami kegagalan.
Para penentang Hak Angket dipastikan akan menggunakan Rationality Theorem untuk membangunan argument tandingan yang berdasarkan rational expectation dalam menghalang proses Hak Angket BBM ini mencapai sasaran hakikinya. Sehingga tidaklah aneh jika kini wacana yang berkembang adalah Hak Angket BBM tidak akan menjatuhkan presiden.
Bagaimana mungkin proses Hak Angket yang memungkinkan mendapatkan fakta bahwa presiden melanggar undang-undang tidak dapat dijatuhkan? Jelas bahwa Teori Konspirasi tengah bermain sehingga dibangunan argumentasi berdasarkan rational expectation bahwa pemerintah tidak akan pernah dapat disalahkan dalam segala kebijakan energinya itu. Hak Angket BBM telah mengalami proses pembonsaian.
Karena itu DPR pro Hak Angket BBM harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis agar Teori Konspirasi tidak mampu mengembangkan argumentasi mereka yang berdasarkan rational expentation tersebut. Berikut adalah beberapa petunjuk yang seharusnya dijadikan landasan bagi investigasi dari Hak Angket BBM agar terjadi Big Bang dalam sector Energi di Indonesia.
Pertama, berdasarkan UUD 1945 maka penguasaan produksi dan distribusi Migas haruslah berada di tangan Negara. Hal ini juga didukung oleh fakta dari industri perminyakan dunia itu sendiri dimana hanya 7 persen dari cadangan migas berasal dari Negara yang membolehkan perusahaan migas asing seperti ExxonMobil untuk beroperasi. Bahkan 65 persen cadangan minyak dan gas dunia dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara seperti Saudi Aramco. Hal ini juga diikuti oleh Rusia dan Venezuela termasuk juga Iran, Kuwait dan Mexico. Jadi perilaku pengelolaan migas dunia memperlihatkan bahwa pengelolaan migas yang efektif dan efisien adalah dikuasai oleh Negara tanpa melibatkan sedikitpun pihak asing. Ironinya, sebesar 84 persen produksi migas yang dimiliki Indonesia kini dikuasai asing, dan 329 blok migas juga berada dalam kepemilikan mereka.
Jika diletakkan titik-titik pada peta Indonesia, maka luas lahan konsesi yang dikuasai oleh asing mencapai 95,45 juta hektar.Jelas bahwa hasil Angket BBM harus mampu mengusir perusahaan migas asing untuk beroperasi di Indonesia dalam kerangka waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanpa hasil itu, maka dipastikan Hak Angket BBM akan menjadi korban Teori Konspirasi! Dalam perdagangan internasional konspirasinya akan bertambah luas karena menyangkut kepentingan perang Petrodollar sehingga tampaknya teori konspirasi akan mampu membungkam semangat Hak Angket BBM ini.
William Clark dalam buku “Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and The Future of Dollar (2005)” dengan jelas menggambarkan bahwa harga minyak dunia merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sehingga upaya melakukan nasionalisasi usaha migas akan dipastikan mendapatkan tantangan yang sangat serius dari pemerintah Amerika Serikat.
Dengan demikian, salah satu indicator suksesnya Hak Angket BBM adalah semakin menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar. Kedua, DPR harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap proses dari industri minyak dan gas. Investigasi terutama harus diarahkan kepada proses eksplorasi, ekstrasi (termasuk proses primary, secondary dan tertiary extraction), penyulingan (refining), transportasi, dan pemasaran dari minyak dan gas di Indonesia. Semua komponen biaya harus diungkap termasuk biaya pembelian pipa serta kapal tanker-nya.
Semua komponen biaya tersebut harus dibandingkan dengan standar harga internasional yang wajar. Ketiga, investigasi juga harus diarahkan kepada proses penghasilan bahan mentah dari industri minyak bagi industri pharmaceuticals, solvents, fertilizers, pesticides, dan plastics.
Mudah-mudahan dengan terbongkarnya mafia perminyakan maka industri-industri tersebut juga akan memperoleh peningkatan daya saing yang lebih tinggi lagi di masa depan. Keempat, perlu di check proses transmisi harga dari setiap industri hulu dan hilirnya sehingga dapat diperoleh proses impor minyak yang lebih mahal dari seharusnya, serta proses produksi minyak yang ternyata di dunia ini banyak yang bertentuk Asymmetric Price Transmission.
Di sinilah nantinya struktur pasar dari pasar minyak di dalam negeri dapat lebih terkuakkan sehingga kenaikan harga minyak mentah tidak harus selalu menaikkan harga bensin, diesel dan minyak tanah. Begitu pula dengan penurunan minyak mentah akan segera tercermin dalam penurunan harga bensin, solar dan minyak tanah.
Konsekuensi dari hal ini akan membuat perencanaan APBN menjadi lebih fleksibel dimana APBN juga dituntut untuk dapat menurunkan asumsi harga minyak (selama ini justru dibuka asumsi harga minyak untuk terus-menerus naik). Reformasi yang berhasil seharusnya membuat pemerintah tidak lagi latah dalam menaikan harga BBM di dalam negeri seperti di masa lalu karena reformasi juga harus merubah budaya kebijakan ekonomi yang tidak lagi latah menaikan harga BBM.
Menaikkan harga BBM domestic secara latah bukan hanya membuat rakyat Indonesia tambah susah tetapi juga merusak social capital yang telah tercipta selama ini melalui proses reformasi yang sangat mahal itu. Kelima, memasukkan dalam kontrak karya pasal-pasal yang berguna untuk mengukur Marginal Social Cost serta mekanisme pembayarannya secara konkrit ( yang tidak menurunkan penerimaan pemerintah).
Selama ini belum pernah ada kasus dimana perusahaan minyak asing membayar kerusakan lingkungan hidup yang mereka buat karena lemahnya bentuk kontrak karya tersebut. Terakhir, belajarlah dari keberhasilan Vladimir Putin dalam menekan perusahaan asing seperti Shell kepada perusahaan lokal Rusia seperti Gazprom. Di sini Putin melakukan operasi intelejen dengan menggunakan KGB sebagai ujung tombaknya agar kedaulatan ekonomi minyak Rusia dapat diperoleh dari pihak asing.
Artinya, sudah saatnya BIN berorientasi untuk melakukan operasi intelejen kepada perusahaan minyak dan gas asing berserta para anteknya ketimbang memata-matai demonstrasi anti kenaikan BBM di tanah air! Jika semua itu mampu dilakukan maka harus diakui bahwa Hak Angket BBM telah membuat Big Bang bagi sektor energi di Indonesia!
*) Achmad Deni Daruri adalah President Director Center for Banking Crisis (Kristina/ - )
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisa Kasus