 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 10 Juni 2008 15:49
Achmad Deni Daruri
Terapkan Defisit Spending Anti Siklis!
Bernanke, Gertler dan Watson (1997) mengatakan bahwa penyebab utama resesi bukanlah harga minyak tetapi respon endogen dari kebijakan moneter. Untuk kasus Indonesia, penurunan tingkat suku bunga ini pada gilirannya juga akan mengurangi beban pembayaran bunga pada APBN dan memberikan stimulasi ekonomi yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.
Kliesen (2008) yang juga ekonom dari Fed telah membuktikan bahwa kenaikan harga minyak semakin tidak sensitive terhadap perekonomian Amerika Serikat dan efek jangka panjang terhadap inflasi juga sangat kecil. Artinya focus untuk menghadapi resesi dunia adalah dengan melakukan switching domestic demand approach untuk jangka pendek sehingga deficit spending merupakan mantra strategi yang paling ampuh yang harus ditempuh dimana ricardian equivalent terbukti tidak terjadi dalam beberapa penelitian empiris.
Semua Negara berkembang akan berlomba-lomba menerapkan kebijakan ini sehingga crowding out di pasar keuangan internasional dipastikan akan mengalami masa peaknya pada tahun 2008 dan 2009. Dengan tingkat suku bunga obligasi pemerintah Indonesia yang sangat tinggi seperti sekarang maka Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis apalagi jika sistemik risk di dalam negeri mampu diturunkan dengan cara meningkatkan kredibilitas kebijakan fiscal dan moneter.
Inilah kesempatan untuk menipiskan saving investment gap di dalam negeri dimana tingkat tabungan masyarakat yang tinggi dengan teknik repo pasar seiring dengan maraknya Term Auction Facility. Malaysia, Pakistan, Thailand dan India diproyeksikan akan mencapai deficit sebasar 3,2 persen, 5,2 persen, 3 persen dan 3,1 persen pada tahun 2008 ini.
Itu menunjukkan bahwa teori natural rate of unemployment bukan hanya terjadi dalam jangka panjang tetapi juga jangka pendek dan menengah. Juga perlu dicamkan bahwa pengangguran di Negara sedang berkembang bersifat structural akibatnya menganggur merupakan barang mewah! Dengan demikian, ruang deficit pada perekonomian Indonesia masih terbuka sangat lebar, namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena pola pikir Mafia Berkeley dan dokrin IMF serta Bank Dunia masih diterapkan secara dogmatis oleh Kabinet SBY-JK.
Lebih dari itu dari sisi kebijakan ekonomi asumsi sticky prices menjadi terbantahkan yang berimplikasi serius bagi efektifitas kebijakan fiscal jika harga BBM domestic dinaikkan. Kaum neo klasik ini dipimpin oleh Wijoyo Nitisatro dengan Mafia Berkeley-nya yang semanjak jaman Suharto telah meracuni kebijakan ekonomi Orde Baru dengan dua program kembar berupa kenaikan harga BBM pada pasar domestic dan defisit APBN yang terus dibiyayai dengan berhutang kepada pihak luar negeri masih terus bercokol pada pemerintahan SBY.
Logikanya, defisit APBN yang sudah dilakukan itu seharusnya justru dapat diperbesar untuk menetralisir subsidi BBM yang meningkat, namun tidak diperbesar karena para kreditur utang luar negeri Indonesia bersama mafia Berkeley merancang agar deficit itu utamanya hanya dipergunakan untuk membayar hutang luar negeri pemerintah Indonesia (trade off) atau “gali lobang tutup lubang”.
Ternyata dalam alam reformasi dan demokrasi saat ini, cara pandang Mafia Berkeley masih bercokol pada otak dan keimanan para menteri cabinet SBY saat ini. Tidaklah mengherankan bahwa untuk menakut-nakuti public selalu dipublikasikan besarnya subsidi yang membengkak akibat harga BBM di pasar internasional yang naik, dan tidak pernah digunakan persentase deficit APBN (termasuk subsidi) tersebut terhadap besarnya produk domestic bruto (PDB).
Jika para menteri ekonomi memiliki kecerdasan matematika, maka yang seyogyanya harus dilakukan adalah meninggikan pertumbuhan ekonomi melebihi tingginya pertumbuhan subsidi. Proyeksi optimis pada tahun 2008 ini diperkirakan rasio deficit APBN terhadap PDB di Indonesia adalah sebesar minus 1,8 persen dan kalaupun harga minyak mencapai 150 dolar per barel maka rasio itu tidak akan lebih dari 3 persen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang keuangan Negara, sepanjang Bank Indonesia menurunkan BI rate hingga tingkat suku bunga obligasi pemerintah dengan maturity 10 tahun mencapai 4 persen per tahun.
Harga minyak yang ditanggung oleh konsumen di Indonesia hanya sedikit lebih murah dari harga minyak yang ditanggung oleh Malaysia dan Amerika Serikat, artinya dengan biaya bahan bakar yang relative murah seperti ini yang jika dikombinasikan dengan biaya modal yang murah akan menghasilkan daya saing produksi nasional yang semakin tinggi.
Menaikan harga BBM domestic sama saja dengan menaikan daya saing produk buatan Malaysia dan Amerika Serikat. Selain itu, menaikkan harga BBM domestic juga merupakan disinsentif bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi migas di dalam negeri dalam meningkatkan produksi migas di dalam negeri. Belum lagi kenaikan harga domestic BBM di tengah tingginya harga komoditas dunia akan mengancam stagflasi perekonomian Indonesia yang sudah memperlihatkan tanda-tanda penurunan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan permanent income hypothesis (life cycle) dan Teori Modigliani-Miller maka kenaikan harga BBM domestic dipastikan menurunkan ekspektasi konsumsi dan investasi pada perekonomian Indonesia secara simultan di masa depan. Terakhir sebagaimana yang dikatakan almarhum Begawan Ekonomi Prof Sumitro Djoyohadikusumo dimana APBN Indonesia bocor rata-rata 30 persen maka kalau saja pemerintah mau mengurangi kebocoran ini dipastikan pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM domestic. Upaya pemerintah untuk memangkas anggaran departemen secara hantam rata bukan hanya berdampak pada penurunan kapasitas public tetapi justru juga akan meningkatkan kebocoran akibat inefisiensi tersebut.
Konsekuensinya kebijakan fiscal justru akan menjadi tidak efektif sejalan dengan yang dikatakan Robert Lucas. Untuk menghadapi kondisi crowding out pada pasar keuangan dunia maka pemerintah harus menghindari hilangnya kredibilitas kebijakan fiscal di dalam negeri sehingga resiko premium tidak berkembang liar di atas resiko sistemik yang akan muncul. Semakin credible kebijakan fiscal maka akan semakin rendah tingkat suku bunga obligasi pemerintah Indonesia, seperti misalnya tingkat suku bunga obligasi pemerintah Malaysia untuk periode jatuh tempo 10 tahun yang ternyata jauh lebih murah ketimbang suku bunga obligasi yang sama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Dengan kata lain deficit APBN yang membesar sebetulnya akibat pemerintah Indonesia semakin kehilangan kredibilitasnya. Untuk mengatasi itu maka konsistensi kebijakan fiscal dan moneter harus selalu dijaga misalnya jika presiden sudah menyatakan bahwa harga BBM tidak akan dinaikan maka sebaiknya menteri keuangan tidak perlu memberikan opsi tentang kenaikan harga BBM kepada public.
Konsistensi kebijakan moneter juga perlu, misalnya peket relaksasi Bank Indonesia yang baru saja keluar bukan hanya tidak transparan karena sangat tergantung kepada transparansi perusahaan rating tetapi juga tidak konsisten dengan kebijakan BI rate yang dipertahankan tetap tinggi, sehingga public akan berekspektasi bahwa BI rate di masa depan justru akan semakin tinggi lagi untuk mengkompensir Paket Relaksasi BI yang baru saja keluar.
Akibatnya jika BI rate naik maka tekanan bagi pembayaran bunga obligasi pmerintah juga akan meningkat sehingga deficit APBN justru akan terus membesar di masa depan dan lebih parahnya pertumbuhan ekonomi juga melambat sehingga rasio deficit APBN terhadap PDB juga meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menurunkan rasio incremental capital output (ICOR) agar stimulasi cost capital yang terjangkar rendah memberikan efek positif bagi perputaran roda perekonomian sehingga penerimaan pajak pada gilirannya juga meningkat.
Pendekatan pola keberhasilan Negara Eropa Timur yang mantan Negara komunis juga dapat dicoba yaitu memanfaatkan kurva Laffer dimana tariff pajak diturunkan sehingga penerimaan pajak justru meningkat seperti yang terjadi di Negara-negara tersebut. Saat ini diperlukan menteri ekonomi yang mampu melakukan lateral thinking dan tidak terperangkap pada pemikiran dogmatis yang text book saja.
Jika gaya kebijakan ekonomi tetap menggunakan pendekatan gaya Wijoyo Nitisastro maka jelas bahwa pemerintah akan terperangkap oleh strategi ekonomi Mafia Berkeley. Yaitu mengutamakan deficit APBN jika dan hanya jika Negara kreditur mendapatkan jaminan pembayaran bunga dan pokok dari pinjaman luar negeri yang mereka pinjamkan, yang justru bersifat kontraproduktif bagi perekonomian Indonesia di saat resesi dunia mengancam.
Esensi kebijakan fiscal pemerintah yang menganut mashab Wijoyo dengan Mafia Berkeley-nya ini selalu bersifat pro-siklis yang dogmatis dan itu yang harus dikoreksi! (Kristina/ - )
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisa Kasus