 |
 |
|
 |
 |
 |
Sabtu, 12 April 2008 15:28
Achmad Deni daruri
Pasar Menolak Boediono
Di pilihnya Boediono yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah sebagai calon gubernur Bank Indonesia satu-satunya jelas merupakan langkah yang sangat keliru.
Pemerintah seharusnya memilih calon Gubernur Bank Indonesia yang mampu menjaga independensi Bank Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia itu sendiri.
Pemilihan gubernur bank sentral yang tidak independent berpotensi mengancam independensi bank sentral karena akan merusak independensi dalam penetapan tujuan, operasional dan manajemen bank sentral itu sendiri. Masyarakat disuguhkan oleh pemerintah bahwa seakan-akan pemerintah sudah meniru langkah system pemilihan gubernur bank sentral secara tepat seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa, dimana presiden selalu memilih satu calon saja.
Hanya saja tentu ada perbedaan yang sangat tajam dengan kondisi di Indonesia yang tak diketahui oleh masyarakat karena, pertama, hingga saat ini justru terkesan pemerintah telah dianggap panic oleh pasar setelah kedua calonnya ditolak DPR dan, kedua, pemerintah dianggap oleh pasar terus berupaya mengkooptasi Bank Indonesia dimana akhirnya rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia terus memperlihatkan kecenderungan yang terus.
Sejak nama Boediono dicalonkan menjadi calon gubernur Bank Indonesia oleh pemerintah maka indeks harga saham gabungan Bursa efek Indonesia terus mengalami koreksi yang sangat tajam, dari Jumat (28 Maret 2008) sebesar 2.477 turun menjadi 2.447 (senin, 31 Maret 2008) kemudian turun lagi menjadi 2.393 (Selasa, 1 April) dan 2.342 (Rabu, 2 April). Perlu diingat bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2008 muncul berita bahwa pada tanggal 1 April Boediono bertemu dengan beberapa anggota DPR bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sementara itu, tidak ada satupun bursa saham Negara tetangga yang mengalami keterpurukan harga secara tajam dan terus menerus seperti yang dialami oleh Bursa Efek Indonesia.
Jelas bahwa nama Boediono sangatlah tidak diharapkan oleh pasar! Pasar sudah muak dengan cara-cara pemerintah dalam rangka mengkooptasi Bank Indonesia, selain prestasi Boediono sendiri yang dianggap buruk oleh pasar. Seperti terlihat dari, tingginya inflasi, tabung gas rumah tangga yang lenyap di pasaran, listrik yang byar pet dan kemiskinan versi Bank Dunia yang masih sangat tinggi itu dianggap oleh pasar sebagai bentuk kegagalan Boediono sebagai Menko Perekonomian yang merupakan jenderal tertinggi di bidang ekonomi.
Dengan prestasi Boediono yang sangat buruk tersebut maka pasar sangat khawatir dengan independensi dari Bank Indonesia yang berpotensi dieksploitasi oleh pemerintah. Juga perlu diingat bahwa setiap pekerjaan memiliki ahlinya masing-masing.
Misalnya, pilot pesawat tempur yang tidak dengan sendirinya mampu menerbangkan pesawat transport seperti Boeing 737, 747 dan 777 termasuk juga menerbangkan Airbus 380. Analog lainnya adalah seseorang CEO yang terbiasa mengelola bank belum tentu sukses dalam mengelola industri lain di luar perbankan, walaupun ia pernah menjadi CEO puluhan tahun. Apalagi jika pilot dan CEO itu terbukti gagal dalam menjalankan pekerjaannya seperti yang telah terbukti pada Boedion, misalnya ketika Boediono menjadi pejabat di Bank Indonesia justru krisis perbankan dan moneter gagal ditanggulangi oleh Bank Indonesia.
Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa setiap pekerjaan memiliki sifat yang berbeda-beda dan dianggap pilot dan CEO tersebut telah bekerja secara baik. Selain sifat pekerjaan yang berbeda yang juga perlu untuk diperhatikan adalah conflict of interest yang berpotensi akan terjadi.
Justru karena conflict of interest ini maka ketua Fed dan ECB tidak pernah dijabat oleh seseorang yang pernah menjadi menteri. Sekali lagi, perlu diingat bahwa Boediono selain pernah menjadi birokrat di Bapenas, Bank Indonesia hingga menjadi menteri keuangan dan saat ini masih menjabat Menko perekonomian sehingga sangat berpotensi memiliki konflik kepentingan yang sangat besar jika dipaksakan menjadi gubernur Bank Indonesia. Artinya, sebagai bagian pemerintahan SBY maka Boediono punya kepentingan politik termasuk juga kepentingan SBY dalam menghadapi Pemilu 2009.
Dengan melihat track record dari Boediono maka dapat dipastikan bahwa Bank Indonesia nantinya jika Boediono terpilih sebagai Gubernur akan mengarahkan policy Bank Indonesia yang mendukung program pemerintahan saat ini. Lihatlah cara melobi DPR yang dilakukan Boediono dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu berada disampingnya.
Proses pemilihan gubenur bank sentral sangat menentukan sejauhmana gubernur terpilih merupakan sosok yang independent. Berbeda misalnya dengan pencalonan ketua Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) atau ECB (Bank Sentral Uni Eropa) dimana menteri keuangan tidak pernah sekalipun mensponsori apalagi mendampingi calon ketua Fed (dan ECB) dalam berkampanye kepada public, dimana justru ketua Fed dan ECB yang lamalah yang membatu program kampanye tersebut. Cara-cara seperti ini semakin memperlihatkan bahwa Bank Indonesia sedang berada dalam proses kooptasi pemerintah secara sistematis.
Di pihak lain, Bank Sentral Fed dan ECB tidak pernah mencalonkan ketua bank sentral yang pernah menjadi menteri pada cabinet pemerintahan manapun. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena independensi bank sentral juga sangat ditentukan oleh karakter dan rekam jejak dari ketua bank sentralnya. Sekalipun berdasarkan undang-undang dinyatakan bahwa bank sentral tersebut merupakan bank sentral yang independent namun jika dipimpin oleh gubernur (ketua) bank sentral yang pernah menjadi menteri maka arti dan filosofi independensi bank sentral tersebut sudah terbantahkan.
Di Jepang hingga saat ini penolakan oposisi terhadap calon gubernur bank sentral pilihan pemerintah juga karena masalah independensi dari calon tersebut. Di sinilah pemerintah SBY tidak paham dengan esensi dan filosofi dari bank sentral yang independent. Dengan demikian dapatlah diduga bahwa mulai paruh kedua tahun 2008 hingga pemilu 2009 akan diwarnai oleh kebijakan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang relative bersifat pro siklis sehingga inflasi di tahun 2008 dan 2009 diperkirakan akan berada di luar target yang telah ditetapkan.
Dengan situasi perekonomian dunia yang masih ditandai oleh tingginya harga energi, komoditas dan makanan maka dapat dipastikan bahwa ancaman spiral inflation menjadi sangat serius sifatnya. Separabilitas antara harga modal, tenaga kerja, tanah, dan profit akan sangat menentukan tingkat dari kegagalan Bank Indonesia dalam mengantisipasi inflasi sehingga Bank Indonesia pada akhirnya terjebak kepada fungsi sebagai “pemadam kebakaran” ketimbang fungsi preventif sebagai “jangkar” dari ekspektasi inflasi itu sendiri.
Dengan masuknya Boediono sebagai calon gubernur Bank Indonesia maka pasar mulai melihat bahwa pemerintahlah yang berfungsi sebagai “jangkar” dari ekspektasi inflasi dan Bank Indonesia menjadi “pemadam kebakaran” ketika inflasi ke luar dari rel-nya. Perlulah diingat bahwa bank sentral yang independent secara undang-undang haruslah didukung oleh personel, manajemen dan organisasi yang juga independent karena itulah dalam kasus pemilihan Ketua Bank Sentral di Amerika Serikat dan Uni Eropa maka semua calon Ketua Bank Sentral sebelum dipilih oleh presiden semuanya terlebih dahulu dicalonkan oleh pemilik dari bank sentral tersebut.
Dalam kasus Fed maka presiden Amerika Serikat hanyalah memilih para calon yang dicalonkan oleh para pemilik dari Federal Reserve (baca: bukan pemerintah). Dengan kata lain para calon tersebut dipilih oleh para pihak yang memang berkepentingan dengan independensi bank sentral sehingga siapapun yang dipilih oleh presiden Amerika Serikat merupakan pilihan yang memang independen. Namun demikian dalam rangka menjaga independensi Fed, maka pilihan yang sudah dipilih oleh presiden Amerika Serikatpun haruslah mendapatkan persetujuan Kongres (Baca:DPR-mnya Amerika).
Jelas bahwa mekanisme lapis tiga tersebut sengaja diciptakan agar Ketua Fed merupakan Ketua yang dapat menjalankan bank sentral secara independent seperti yang sudah terbukti pada terpilihannya Ketua Fed sekaliber Alan Greenspan dan Ben Bernanke. Alan Greenspan misalnya berani menolak permintaan Bush yang bukan hanya berasal dari partai politik yang sama tetapi juga merupakan presiden yang memperpanjang periode Alan Greenspan menjadi Ketua Fed.
Nah, situasi di Indonesia justru sangatlah berbeda karena filosofi independensi bank sentral tidaklah dihayati secara dalam. Sebagai contoh proses pemilihan gubernur Bank Indonesia hanyalah memiliki dua lapis proses pemilihan sedangkan di Fed adalah tiga lapis proses keputusan, akibatnya tidak terjadi cek and balance dari calon gubernur Bank Indonesia yang diajukan dan sekaligus juga dipilih oleh Presiden. Berbeda dengan di Amerika Serikat dimana pemilik Federal reserve yang mengajukan para calon dan presiden Amerika Serikat yang memilih satu calon dari para calon tersebut sebelum kemudian disetujui oleh DPR.
Di Indonesia telah terjadi konflik kepentingan dalam proses pemilihan pada lapis pertama dan lapis kedua dalam proses pemilihan gubernur bank sentral tersebut karena semuanya dilakukan oleh presiden, akibatnya maka tugas DPR justru akan semakin berat karena independensi Bank Indonesia dalam konteks pemilihan Gubernur Bank Indonesia sesungguhnya berada ditangan DPR. Tidaklah juga mengherankan setelah undang-undang bank sentral yang independent di Indonesia ditetapkan maka semua calon gubernur Bank Indonesia selalu ditolak DPR karena DPR memang merasakan pilihan presiden tidak independent.
Misalnya kemenangan Burhanudin Abdullah disebabkan bahwa ia bukan calon yang dijagokan oleh Megawati, dan ditolaknya Agus Marto serta Raden Pardede karena dijagokan oleh SBY. Dengan kata lain, DPR secara tidak disadari sudah memainkan fungsi kontrolnya dalam rangka membuat Bank Indonesia sesuai dengan amanat undang-undangnya yang berlandaskan independensi tersebut.
Hanya saja independensi Bank Indonesia tentu akan berada dalam ancaman yang sangat besar jika nantinya DPR ternyata menyetujui Boediono sebagai gubernur Bank Indonesia hanya karena dianggap DPR tak ingin berkonflik dengan pemerintah. Padahal, IMF melalui Widjoyo Nitisastro sangat mungkin memang merencanakan bagi Boediono untuk memegang tampuk kendali ekonomi dan moneter di Indonesia.
Dengan Sri Mulyani berada pada posisi Menteri Keuangan di satu pihak dan, pada pihak lain, dengan terpilihnya Boediono sebagai Gubernur bank Indonesia maka kendali IMF dan Widjoyo Nitisastro pada perekonomian Indonesia tetaplah terjaga. Sehingga sekalipun demokrasi telah memilih presiden-presiden baru, namun dipastikan bahwa kendali perekonomian Indonesia akan terus berada pada arahan IMF dan juga Wijoyo Nitisastro.
Sejarah sudah membuktikan bahwa program ekonomi yang dijalankan oleh Wijoyo Nitisastro telah gagal sehingga membuat kebangkrutan ekonomi pada tahun 1997 yang lalu, sementara program pemulihan oleh IMF justru semakin memperlambat perbaikan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan Negara lain yang tak melibatkan IMF seperti Malaysia. Sejarah Negara-negara Amerika Latin juga sudah membuktikan bahwa semakin taat suatu Negara kepada program IMF maka semakin buruk kinerja perekonomian Negara-negara tersebut (Prof Rodrik dari Harvard University).
Karena itu, pemilihan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh mashab Washington Concensus dan celakanya proses pemilihan gubernur Bank Indonesia memihak mashab tersebut. Indikatornya adalah pencalonan Boediono ditanggapi negative oleh pasar. Konsekuensinya, DPR harus pintar membaca keinginan pasar dan harus tegas dalam menolak Boediono agar Bank Indonesia terlepas dari intervensi IMF, Wijoyo Nitisatro dan Washington Consensus!
*)Achmad Deni Daruri adalah President Director Center For Banking Crisis (Kristina/ - )
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisa Kasus