 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 25 Januari 2005 10:01
Menanti Godot Tsunami*
Seorang analis asing beberapa waktu yang lalu ketika Tsunami terjadi mengatakan bahwa Commercial debt should be insulated from debt relief/moratorium. Ia tidak mengatakan bahwa Commercial debt must be insulated from debt relief/moratorium bagi Indonesia.
Antara should dan must terbentang arti yang sangat berbeda jauh. Chua, Johanna, sang analis, terlalu terbawa perasaan emosi dengan harapan agar commercial debt tak terpengaruh. Gempa ini berhasil menggugah emosinya, tapi apakah emosi negara-negara PC juga tergugah seperti harapan sang analis ? Pada saat tulisan itu dibuat, kita bisa melihatnya dalam satu minggu ke depan. Sebuah lembaga di US sudah mengatakan bahwa tidak ada itu insulated. Kedua, analis terlalu memfokuskan kepada kondisi bop saat ini. Analis tidak melihat kondisi investasi, apbn dan bop masa depan dimana kondisi "credit card" terjadi jika moratorium yang terpilih. Ingat juga bank-bank di korea selatan sudah terkena getah credit card bad loan. Seorang analis dari LSE dalam wawancara di BBC juga melihat lebih banyak ruginya bagi Indonesia dalam strategi moratorium. Lain ceritanya dengan debt relief.
Ada juga analis lokal yang bilang bahwa sekalipun tidak insulated toh cost of credit juga menurun akhirnya seperti yg pernah terjadi. Pertanyaannya siapa yg berani jamin? Kalau gagal beranikah sang analis lokal menyerahkan hartanya untuk negara? Saya bukannya mengada-ada sebab Thailand dan India secara resmi sudah tidak mau bermain di area ini. Bantuan mereka terima sepanjang berbentuk bantuan teknis dalam jangka panjang dan bukan financial aid.
Perhatikan juga jawaban Kofi Annan tentang moratorium atau debt relief. Dia bilang ini masalah yang sensitif! Menteri Keuangan Inggris yang juga ketua G7 mengatakan bahwa jikapun ada moratorium maka assessment tetap dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia. Ini mungkin satu-satunya yang positif karena jika IMF masuk maka pemerintah Indonesia tidak bisa sembarangan mengobral APBN.
Pada saat itu, perlu kita tunggu satu minggu ke depan di arena PC, karena moratorium yang pasti dipilih maka tinggal dilihat opsi_opsinya sehingga pendekatannya adalah cost minimisasi dan sudah bukan lagi profit maksimisasi. Sekalipun misalnya nantinya tidak ada comparability of treatment (tergantung PC) dalam jangka panjang resiko berinvestasi cenderung tetap naik karena hutang beserta bunganya numpuk (apalagi jika perhitungannya interest-nya compound). Alasan yg terakhir ini yang tak dihitung oleh para analis fixed income!
Ketiga, uang yang tidak digunakan untuk bayar hutang belum tentu diarahkan kepada pembangunan kapasitas ekonomi atau membantu korban tsunami. Dengan APBN yang 30 persen bocor siapa yang jamin? Padahal uang ini juga harus dibayar dalam jangka menengah atau panjang. Lantas apa artinya moratorium? Kita bakal bernasib seperti semut-semut yang dibunuh Musa karena membuka lahan kepada koruptor untuk tumbuh subur.
Saat ini terbukti bahwa moratorium hanya berlaku untuk tiga bulan dengan uang yang di moratorium sekitar hanya 250 juta dolar Amerika Serikat. Tentunya assessment dilakukan oleh IMF, apa artinya? Jelas bahwa tidak ada perubahan structural dalam pengelolaan APBN dan BOP Indonesia. Artinya reaksi menguatnya rupiah memang hanya pergerakan yang diperkirakan bersifat semu saja. Arti lainnya, adalah bantuan hibanh dan hutang lunak yang pada akhirnya digunakan pemerintah untuk menolong korban tsunami.
Dengan menghilangkan tender untuk pembangunan Aceh dan segera memulangkan pasukan Asing dari Aceh. Oknum pemerintah sangat mengerti bahwa proyek besarnya akan terganggu jika pasukan asing tetap membantu rakyat Aceh. Pemerintah dapat saja menyuap TNI untuk menyetujui proyek-proyek tanpa tender untuk Aceh dan Sumut, tetapi pemerintah juga mengerti bahwa militer asing tidak akan mudah disuap oleh mereka.
Bagaimana dengan tidak jadinya pengiriman pasukan TNI ke Aceh padahal sudah diperintahkan oleh SBY? Bagaimana mana mungkin SBY sebagai panglima TNI tertinggi tak berkutik melawan Endriartono yang hanya jadi pangab? SBY memang kalah senior dibandingkan Endriartono yang sebetulnya besar karena Suharto juga. Jangan kaget jika korban di Aceh bertambah 100 persen karena humanitarian effort tak maksimal akibat relawan swasta mesti didampingi tentara. Padahal jumlah tentara tak bertambah karena Pangab tak setuju. Penyakit malaria dan demam berdarah mengancam para korban.
Apakah SBY akan berkunjung ke Nias kalau Mega tak berkunjung? Pertanyaan seperti itu sangat menggangu sekali. Karena sebagai presiden SBY harusnya tidak pilih kasih sehingga seharusnya berkunjung ke Nias sebelum Megawati berkunjung. Ingat bahwa SBY adalah presiden Indonesia saat ini dan bukan lagi Megawati.
Sebetulnya dengan adanya orang asing di Aceh maka kekuatan pemerintah bisa dialokasikan ke daerah lainnya seperti Nias, Alor, Nabire dan daerah lainnya yang kebanjiran ribuan hektar seperti di Kalimantan dan Palembang. Tampaknya kita semua mesti waspada dan bersiap dalam menghadapai bencana-bencana lain paska Aceh tsunami ini. Pemerintah kita bukan hanya bodoh tetapi tak berperikemanusiaan. Ada kesan bahwa pemerintah memang ingin menghilangkan ras Aceh dari dunia ini. Syarat persatuan adalah bersatu dalam persatuan karena kebenaran dimana dapat berkata benar dan berbuat untuk menghentikan perbuatan salah. Syarat itu yang tidak bisa kita peroleh sampai saat ini dari pemerintah RI.
Anti asing boleh-boleh saja, tapi harus dijamin bahwa rakyatnya sendiri diurus dengan baik. Masak Juwono sebagai menhan memberikan ucapan terima kasih kepada pangab dan kastaf TNI melalui iklan surat kabar atas kemauan mereka membantu Aceh? Ada apa ini? Memangnya Yuwono itu menhannya siapa? Pertemuan kabinet memangnya ngapain aja? Rakyat Aceh merupakan rakyat Indonesia yang juga harus dilindungi TNI! Apakah kita menunggu Godot?
*Ditulis oleh analis cbcindonesia.com (-/-)
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisa Kasus