 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 24 Agustus 2004 10:14
Pergantian Dirut Pertamina
Semenjak tahun 1970-an, paling tidak hingga saat ini, kita melihat bahwa pengelolaan Pertamina selalu memperlihatkan ketidakbecusan dalam memegang amanah rakyat. Era Ibnu Sutowo memperlihatkan bahwa Pertamina telah menjadi ajang korupsi kelas satu dimana Pertamina mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah pada saat itu. Permasalahannya tidak berhenti sampai disitu tetapi ternyata terus berlanjut hingga saat ini dimana katanya merupakan era reformasi.
Hanya keledai yang terperosok ke dalam lubang yang sama lebih dari satu kali. Apakah bangsa ini bangsa keledai karena terperosok untuk masalah Pertamina keberapa kalinya setelah era Ibnu Sutowo? Harga minyak yang tinggi telah menjadikan Pertaminan sebagai lahan sapi perah yang paling enak diperas.
Harga minyak penyerahan bulan September dan Oktober telah mencapai harga 49 dolar per barel dan 48 dolar per barel. Ironisnya, keuntungan Pertamina tidak juga memperlihatkan gejala yang membaik. Pertamina bahkan telah mengganti beberapa direkturnya kecuali direktur keuangan dan para komisarisnya. Padahal baru saja para direktur yang diganti ini memegang jabatannya. Tampaklah jelas bahwa pergantian ini memperlihatkan bukan saja kebobrokan pemerintahan Megawati tetapi juga ketidakmampuan Laksamana Sukardi dalam memahami pekerjaannya sebagai Meneg BUMN.
Permasalahan itu sebetulnya sudah mengemuka pada saat Laksamana menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Bagaimana mungkin seorang menteri mengawasi dirinya sendiri sebagai komisaris utama? Bertambah parah problemnya karena di samping itu ada juga dari BPPN yang menjabat sebagai komisaris yaitu Syafrudin Temenggung. Direktur Keuangan Pertamina yang saat ini tidak diganti oleh Pertamina merupakan ahli rekayasa yang selama ini merekayasa segala keuangan yang merugikan negara. Laksamana, Syafrudin dan Alfred merupakan tiga serangkai yang seharusnya layak memasuki hotel prodeo karena bukan saja telah membuat Pertamina bangkrut tetapi juga merugikan negara melalui cara-cara mereka menyelesaikan asset BPPN.
Langkah pertama Laksamana dan Syafrudin di Pertamina adalah melakukan upaya yang telah berhasil yaitu menaikkan gaji mereka sendiri. Adalah merupakan sebuah ironi besar dimana pada sebuah perusahaan yang tengah sakit ternyata para komisarisnya hanya berpikiran menaikkan gaji mereka sendiri.
Pergantian dirut Pertamina oleh dirut Indosat patut dicermati dengan seksama. Permasalahan yang dihadapi oleh Pertamina sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh Indosat. Dirut baru Pertamina yang dalam wawancaranya dengan sebuah media massa nasional mengatakan bahwa pendapatannya sebagai dirut pertamina hanyalah sepertiga dari pendapatannya sebagai dirut Indosat memperlihatkan keanehan yang sangat mencolok. Bagaimana mungkin sesorang menjadi bertambah bahagia dan dapat mengerjakan permasalahannya dengan baik jika tidak mengerti permasalahan industri yang dihadapi, mendapatkan imbal jasa yang lebih rendah padahal permasalahannya lebih berat dan keahliannya sendiri sebetulnya tidak lebih dari melakukan proses smooting divestasi asset negara.
Sebagai antek Singapura maka kehadirannya sebagai dirut Pertamina tentu menjadikan ancaman serius bagi kepentingan rakyat Indonesia. Setelah Pertamina mengalami krisis likuiditas maka kini Pertamina menghadapi kemungkinan akan di jual kepada pihak asing. Atau paling tidak Pertamina akan dijadikan sapi perah bukan saja oleh penguasa tetapi juga oleh kepentingan asing.
Kegagalan pemerintah saat ini dalam mengelola Pertamina merupakan bukti bahwa pemerintah saat ini tidak layak untuk dipilih kembali untuk memimpin pemerintahan lima tahun ke depan. Semakin lama Megawati menjadi presiden maka diperkirakan akan semakin banyak asset negara yang di korupsi oleh penguasa dan dikuasai oleh pihak asing.
Dalam melakukan desain terhadap sebuah industri tampak bahwa pemerintah gagal dalam mencermati kelemahannya sendiri yaitu tingkat korupsi di dalam pemerintahan itu sendiri yang sangat dahsyat. Sebelum pemerintah berhasil mengobati penyakitnya sendiri maka sangatlah sulit bagi pemerintah untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan milik negara apalagi perusahaan swasta lainnya.
Langkah selanjutnya yang mungkin terjadi adalah rakyat akan tertipu oleh Megawati seandainya Megawati kembali menjadi presiden. Dalam kondisi tertipu maka rakyat akan memiliki sebuah preferensi yang sifatnya semu. Namun, dengan berjalannya waktu maka rakyat akan kembali menemukan preferensinya. Dan jika itu yang terjadi maka terpilihnya Megawati menjadi presiden kembali dipastikan akan disertai kebangkitan kekuatan alternatif yang semakin kuat sementara asset negara dengan cepat menguap habis dimakan penguasa.
Industrialisasi harus memperhatikan preferensi para konsumen. Perlu dicermati preferensi dari mereka dimana yang paling dominan apakah styling atau performance. Studi memperlihatkan bahwa styling-lah yang menyebabkan sebuah perusahaan lebih mampu menguasai pangsa pasar ketimbang performance.
Jangankan berpikir tentang styling ataupun performance, Pertamina yang dikuasai oleh mafia pemerintah akan mengalami kesulitan dalam memahami preferensi rakyat Indonesia yang bukan saja sebagai stakeholder utamanya tetapi juga konsumen Pertamina. Jargon-jargon dirut baru Pertamina yang akan membawa Pertamina sebagai perusahaan yang tidak kalah oleh Petronas hanyalah menjadi jargon jualan kecap. Pertamina sedang menuju kehancuran yang tak akan mampu diperbaiki lagi oleh rakyat Indonesia, karena pada hakekatnya Pertamina sudah bukan lagi dimiliki oleh rakyat Indonesia.
Ditulis oleh analis cbcindonesia.com
(-/-)
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisa Kasus