 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 2 Nopember 2004 11:16
Dangerous Kabinet!
Mari kita lihat komentar majalah The Economist minggu ini tentang kabinet baru Indonesia di bawah presiden SBY dan Kalla. Berikut petikan dari majalah The Economist tersebut:
“[Indonesia’s new president] Susilo Bambang Yudhoyono(…) is a hard man to read. During the month-long transition between his election and inauguration, he consulted such a motley array of advisers that it was impossible to tell where his own instincts lay on any given subject(…)The president's choices [of his cabinet members]—and his intentions—remain frustratingly ambiguous(…) The economic team is equally muddled. The co-ordinating minister will be Aburizal Bakrie, an ex-chairman of the chamber of commerce. A background in business would be an asset, were it not for the fact that Mr Bakrie's conglomerate ran up debts of roughly $1b during the Asian financial crisis. On the other hand, Mr Yudhoyono called back an employee of the ADB to serve as finance minister, and the regional head of the IMF to run the planning ministry. His minister of trade, Mari Pangestu, is a known free-marketeer (…) though that is not to say that she will necessarily prove successful(…)”
Komentar serupa juga dilakukan oleh televisi CNBC pada hari setelah kabinet baru ini diumumkan dan pada hari itu indeks harga saham gabungan Bursa Efek Jakarta tertekan turun sementara rupiah melemah. Komplit sudah bukti-bukti yang membuktikan bahwa kabinet ini sangat lemah.
Keesokan harinya Presiden baru kembali mengatakan sebuah pernyataan yang semakin membingungkan masyarakat. Presiden mengtakan bahwa menteri yang KKN harus mundur. Pernyataan itu sangat lucu, sebab tugas presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Di sini kita melihat keperibadian asli presiden terpilih yang sebetulnya tidak ingin berjuang seratus persen untuk kepentingan rakyatnya.
Hanyalah Jaksa Agung baru yang tampaknya mampu memberikan signal positif kepada pasar sehingga pada hari kedua indeks harga saham gabungan kembali rebound. Sedangkan menteri-menteri lainnya lebih banyak berceloteh tanpa memiliki “api” yang bervisi kerakyatan sehingga tak mampu memukau rakyatnya sendiri.
Menyitir pendapat majalah terkemuka The Economist yang menjadi rujukan bukan saja para pebisnis penting tetapi juga politisi penting dunia maka kita mempertanyakan efektifitas kabinet ini dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Salah satu masalah penting adalah tentang industri tekstil.
Harian Financial Times akhir minggu lalu mengatakan bahwa:
“Textile industries in developing countries are making common cause with producers in the U.S. and EU in seeking to prevent Chinese domination when the global quota system ends at the end of this year. Many developing countries fear they will be losers, their industries unable to compete with more efficient Chinese and Indian rivals. Smaller countries have already seen their exports to the U.S. dwindle as Chinese suppliers have taken advantage of quotas already lifted. Mauritius says its textiles employment has fallen by a quarter in the past three years and predicts that 27m jobs will be lost worldwide. Producers from more than 50 nations have backed a controversial U.S. industry petition calling for new restrictions on Chinese clothing imports to the world's largest market. The EU also plans stricter monitoring of Chinese imports and announced this week it would remove China's preferential trade benefits for textiles and clothing. But an earlier industry call for a three-year extension of the quota system has been dropped as unrealistic. Instead, Mauritius and its allies have asked the WTO to make a country-by-country study and come up with recommendations on how adjustment problems could be tackled. This will be discussed informally by WTO members next week.”
Sejauh mana Bappenas mampu membuat program yang efektif dalam membahas permasalahan ini? Apakah dipisahkannya departemen perdagangan dan industri akan merupakan hambatan?
Jumat malam yang lalu berita di Metro TV mengatakan bahwa pemerintah akan merekrut pegawai sipil baru. Pertanyaannya adalah bagaimana jika pemerintah baru lima tahun mendatang melakukan efisiensi birokrasi? Bagimana nasib mereka? Pemerintahan ini jelas telah menciptakan bom baru bagi pemerintahan lima tahun mendatang!
Memang lucu kabinet ini, katanya banyak doktornya tetapi programnya masih tak jelas hingga saat ini. Sementara pimpinan MPR telah melakukan langkah-langkah efisiensi dengan tidak memakai mobil Volvo dan hotel mahal, SBY dan Kalla tidak sedikitpun meyambut gerakan moral ini. Jika MPR dipelopori oleh ketuanya maka sudah selayaknya kabinet ini juga dipelopori oleh presidennya.
Lebih lucu lagi setelah rapat kabinet tidak ada menteri di kabinet yang berani bicara dengan wartawan setelah rapat kabinet. Ini menunjukkan bahwa SBY dan Kalla telah menciptakan sebuah system yang tidak transparan alias sebuah system mafia!
Kalau kabinet ini benar sebetulnya hanya perlu satu hari untuk meyakinkan publik. Tak perlu 100 hari termasuk buat program segala macem. Hanya jaksa agung yang tampaknya punya taji untuk perubahan. Yang lain hanya para artis walaupun mungkin pinter-pinter. Masa mesti menunggu program yang dibuat bappenas? Di sini menunjukkan bahwa kabinet sby memang masih kurang baca buku politik meskipun banyak yang doktor atau memang personalitinya bukan leader. Mandela tidak perlu jadi doktor untuk menjadi "a man walking on the water". Yang diperlukan oleh leader sejati adalah nyali, visi dan kejujuran. Berkata dengan hati nurani dan bukan dengan titel.
Belajar dari Mandela. Dia sukses karena dia merupakan bagian dari yang tertindas tetapi ia memiliki kearifan yang dimiliki oleh nabi-nabi. Siapa di kabinet ini yang seperti itu? SBY saja rumahnya hektaran, kalla konglomerat, bakrie konglomerat hitam, aromanya lebih ke tukang eksploitasi (De Clerk) ketimbang Mandella. Bagaimana mungkin sby dapet doktor? Dia begitu sibuk dari urusan cari duit hingga kampanye, kapan belajarnya? Jelas doktornya merupakan kesalahan berjamaah juga dari orang-orang IPB. Tukang beli gelar jadi presiden, apa yang diharapkan? Allah SWT membuktikan dalam firmanNya bahwa seorang Rasul tak ada yang punya title doktor! Mandela juga bukan doktor! Lincoln bukan doktor! Yang jelas mereka menjadi panutan yang baik bagi rakyatnya! Rakyat Indonesia keblinger, dibuat contoh kebarat-baratan oleh para pemimpinnya tetapi esensinya jahiliyah!
Ini salah satu bagian pidato Mandela yang masih patut didengar.
Mandela: " I don't want a mouthpiece of the ANC or government.......The press would be totally useluss then. I want a mirror through which we can see ourselves" (1996)
Kalau Mandela jadi presiden RI maka tukang bicara pemerintah seperti Sofyan Djalil dsb tak akan pernah ada, karena tukang bicara pemerintah dan partai politik tugasnya adalah untuk berbohong alias anti kejujuran dan transparansi. Biarkan publik yang menilai melalui pers! Kita memang belum memiliki leader, alias rakyat tertipu mentah-mentah.
Pepatah yang cocok bagi rakyat Indonesia saat ini:
“Keluar dari mulut buaya dan masuk ke mulut singa”. (-/-)
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisa Kasus