 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 5 Oktober 2004 11:45
Presiden Baru Dengan Tugas Baru!
Merupakan kemajuan bagi bangsa Indonesia, ketika untuk pertama kalinya bangsa Indonesia mampu memilih presidennya secara langsung dan dalam iklim pemilu yang secara relatif bebas dan rahasia. Walapun parlemen Eropa mengatakan bahwa pemilu di Indonesia relatif berlangsung sukses namun mereka juga mencatat adanya kasus-kasus pelanggaran yang terjadi seperti kasus dipaksakannya pekerja perkebunan negara untuk memilih calon presiden tertentu.
Tugas banyak dan berat menanti presiden baru ini khususnya menyangkut uang rakyat yang telah dirampok oleh penguasa pemerintahan sebelumnya. Berbagai kasus telah dicatat oleh media massa seperti perampokan terang-terangan di BPPN, BUMN, dan berbagai kasus lainnya seperti pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia itu. Di lihat dari jumlahnya tentu perampokan di BPPN merupakan perampokan yang paling terencana dan sistematis yang telah dilakukan oleh sebuah rezim secara keji terhadap bangsanya sendiri.
Kekejian itu tidak berhenti pada asset-aset BPPN saja tetapi juga dengan model privatisasi BUMN yang sangat tidak transparan dan jauh dari menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Kasus Pertamina menambah joroknya cara korupsi yang telah dilakukan oleh rejim terdahulu. Kasus Ibnu Sutowo justru kembali diulang lagi yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kekuasaan Ibnu Sutowo yang sangat besar ternyata ditiru oleh pemerintahan Megawati dengan menjadi menteri BUMN menjadi komisaris utamanya. Tidak hanya itu, ditunjuknya Syafrudin Temenggung menjadi salah satu komisaris Pertamina kembali memunculkan kesan kuat bahwa Pertamina tengah menjadi ladang penjarahan besar-besaran.
Tugas presiden barulah harapan besar rakyat Indonesia dapat disandarkan. Kegagalan pemerintahan yang lalu seyogyanya dijadikan pelajaran penting bahwa korupsi tidak akan pernah membawa keberhasilan bagi pemerintahan model apapun untuk mempertahankan kekuasaannya. Rakyat Indonesia merupakan rakyat yang sudah teruji untuk membuktikan bahwa rakyat Indonesia bukanlah rakyat yang bodoh dan mudah melupakan kesalahan besar seperti korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.
Kasus pencemaran lingkungan hidup di Sulawesi oleh Newmont semakin mengentalkan kebenaran bahwa pemerintahan Megawati merupakan pemerintahan yang dapat dibeli oleh uang dalam rangka menjauhi keadilan hokum. Sekali lagi rakyat Indonesia telah menjatuhkan hukumannya kepada pemerintahan Megawati itu dengan tidak memilihnya menjadi presiden kembali.
Bagi presiden dan pemerintahan baru, tugas meneruskan amanat rakyat untuk memperoleh kembali kekayaan ekonomi dan lingkungan rakyat merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Jika presiden baru tidak melakukan tindakan hukum terhadap oknum-oknum penguasa masa lalu maka pemerintahan baru nanti itu tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
Ewuh pakewuh bahwa pemerintahan baru akan menghormati pemerintahan sebelumnya harus dibuang jauh-jauh jika yang dipertaruhkan adalah keadilan bagi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat yang susah seyogyanya diberikan harapan bahwa para koruptor itu harus diberikan pelajaran karena akibat perbuatannya itu maka rakyat Indonesia semakin bertambah susah kehidupannya.
Tugas presiden baru adalah an enduring insight into the purpose of prosperity and freedom. Ini mengingatkan kita akan sebuah buku yang ditulis pada enam puluh tahun yang lalu oleh Friedrich Hayek.
Bahkan Amartya Sen, Lamont university professor di Harvard University, menulis bahwa
“Friedrich Hayek's combative monograph The Road to Serfdom had a profound impact on political, economic and social thinking in the decades that followed its publication 60 years ago, serving as an intellectual manifesto against socialist planning and state intervention. But are Hayek's ideas and arguments of any interest today, after the downfall of communism and the emergence of neo-liberalism as the dominant ideology of contemporary capitalism? I would argue that they remain extremely important.”
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa
“Consider Hayek's insistence that any institution, including the market, be judged by the extent to which it promotes human liberty and freedom(…)A huge part of economic theory is concerned with the prosperity argument(…) That connection is indeed important, and it is not surprising that so much attention has been devoted to seeing the market mechanism from this perspective(…) Yet Hayek was surely right to insist on clarity regarding the purpose of seeking prosperity. Markets have to be judged, he argued, by their role in advancing freedoms, not just in generating more income (…) This integrative perspective demands that we be concerned both with the outcome of market processes (…) and with the processes through which these results are brought about (…) It is the perspective of seeing markets and other institutions in terms of their role in advancing freedoms and liberties of individuals that Hayek brought into singular prominence(…) It is to Hayek we have to turn for the classic articulation of this way of seeing the merits of the market mechanism and what it gives to society.”
Semoga presiden, wakil presiden dan kabinet barunya mampu memberikan harapan properity dan kebebasan bagi bangsa Indonesia yang selama ini justru dijajah oleh pemerintahannya sendiri.
Ditulis oleh analis cbcindonesia.com
(-/-)
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisa Kasus