 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 10 Juni 2008 10:02
Achmad Deni Daruri
Aliran Ekonomi Sesat
Menurut Bank Dunia jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 105,3 juta atau 45,2 persen dari total penduduk Indonesia, sementara kompensasi BBM oleh pemerintah hanya menjangkau 19 juta penduduk miskin. Itupun pasti salah sasaran karena data penduduk miskin antara departemen pemerintah sendiri berbeda-beda.
Artinya sekitar 26 juta penduduk miskin semakin miskin karena tidak mendapatkan program kompensasi kenaikan harga BBM. Selain itu pemerintah belum pernah melakukan sensus penduduk miskin, artinya data kemiskinan dihitung dengan survey (Susenas) sehingga sangat sarat dengan kesalahan. Survey Susenas sendiri didesain bukan untuk mengukur kemiskinan karena konsepnya adalah survey ekonomi dimana factor pendapatan masyarakat tak pernah berhasil dihitung secara akurat.
Cerra dan Saxena (2005) juga mengatakan bahwa biaya output dari krisis keuangan secara rata-rata bersifat permanent dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara negative dipengaruhi oleh volatilitas output. Artinya sesuai dengan model Hamilton bahwa resesi tahun 1998 menyebabkan permanent out loss sehingga pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia terus terancam volatilitas output. Implikasinya perekonomian Indonesia sesungguhnya menjadi lebih ringkih akibat resesi tahun 1990-an yang lalu, sehingga gejolak perekonomian dunia harus disikapi secara ektra hati-hati. Lucunya, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru pada pertengahan September 2007 pada pembahasan sesi akhir RAPBN 2008 mengatakan bahwa krisis mortgage tidak akan berimbas ke Indonesia karena system keuangan dan fundamental ekonomi Indonesia kuat.
Komentar Menkeu berulang lagi pada 18 Januari 2008 yang mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki daya tahan terhadap krisis sebab semua unit ekonomi masih baik. Ini dilihat dari sisi neraca Perbankan, Bank Indonesia dan Pemerintah seperti yang dikatakan Menkeu waktu itu.
Jelas bahwa kata aman, tidak ada masalah dan sebagainya yang diucapkan oleh Menkeu dapat berubah 180 derajat hanya dalam hitungan beberapa bulan kemudian. Ini berbeda dengan Ben Bernanke yang pada akhir tahun 2007 secara sistematis sudah memperkirakan bahwa perekonomian Amerika Serikat akan memasuki masa perekonomian sulit di tahun 2008 sehingga paket ekonomi di Amerika Serikat semua menjadi instrument anti siklis.
Kebijakan fiscal dan moneter berjalan beriringan dan tidak mengeleminasikan satu dengan lainnya. Beberapa Negara berkembang juga melakukan antisipasi dengan memperbesar rasio deficit APBN terhadap Produk Domestik Brutonya dalam rangka meningkatkan domestic demand. Di Indonesia sebaliknya, karena BI rate justru dinaikan menjadi 8,25 persen, padahal Menkeu sudah menyatakan akan menaikan harga BBM. Artinya, Menkeu dan BI sama-sama tak pintar dalam membaca konjungture perekonomian Indonesia saat ini dan di masa depan.
Sebuah aliran dikatakan sesat jika aliran tersebut telah keluar dari pakemnya. Aliran ekonomi di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan kontrak social bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kebijakan ekonomi harusnya mampu mensejahterakan bangsa Indonesia seluruhnya.
Gary Becker yang juga peraih Nobel Ekonomi dalam Households Economics mengatakan bahwa perilaku manusia terdiri perilaku pasar dan non pasar, artinya mashab atau aliran ekonomi apapun harus memperhatikan factor pasar dan non pasar. Karena itu pendekatan aliran ekonomi pemerintahan SBY yang juga bermashab Mafia Berkeley dapat dikatakan sesat karena hanya mempertimbangkan factor pasar, maksudnya persoalan ekonomi pada akhirnya diselesaikan dengan pendekatan harga (pasar) kalau sudah terjadi salah perencanaan.
Sementara ucapan Presiden yang mengatakan tidak ada kenaikan BBM dan ucapan Menkeu yang mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat selama ini dianggap angin lalu saja. Harga diri pribadi menjadi lebih tinggi ketimbang tanggungjawabnya kepada masyarakat, karena mereka berdua hingga saat ini tidak pernah satu kalipun mengucapkan permintaan maaf karena kekeliruan yang mereka buat itu. Lucas (1987) sudah mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang hilang akan akibat volatilitas output adalah sangat besar akibat dari output loss yang tidak dapat dipulihkan.
Orientasi pemerintah masih tertancap kepada pertumbuhan ekonomi sehingga melupakan unsur volatilitas dari output, karena itulah pada tahun 1997 yang lalu ekonom bermashab mafia Berkeley juga selalu mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kokoh seperti yang dikatakan oleh Menkeu pada akhir tahun 2007 yang lalu. Terbukti krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998 yang lalu dan terbukti pemerintah kembali akan menaikan harga BBM pada pertengahan tahun 2008 ini. Perlu diingat bahwa mashab mafia Berkeley tidak pernah sejalan dengan mashab Teori Pertumbuhan Endogen.
Mereka sangat mempercayai bahwa alokasi dana yang paling efisien adalah melalui mekanisme harga semata, sehingga liberalisasi perekonomian Indonesia merupakan satu-satunya solusi. Mereka menutup mata dengan keberhasilan Jepang, Korea Selatan, India dan China yang mana kebijakan industri dilakukan secara aktif oleh pemerintah ketimbang mekanisme harga. Teori Pertumbuhan Endogen mengatakan adanya hubungan negative antara volatilitas output dengan pertumbuhan ekonomi. Martin dan Rogers (1997) mengatakan bahwa benefit masa depan dari learning by doing tidak dapat secara utuh diinternalisasikan oleh pekerja, dan kerenanya resesi merupakan periode dimana kesempatan untuk memperoleh pengalaman menjadi hilang.
Tidaklah mengherankan jika kemudian produktivitas melemah yang dapat dilihat dari produktivitas per pekerja di sector pertanian padi dimana Indonesia lebih rendah dari Thailand, Filipina dan Malaysia hingga saat ini. Kenaikan harga BBM berkolerasi positif dengan besarnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pemerintah tidak dapat memberikan jaminan bahwa PHK tidak akan terjadi.
Seperti yang dikatakan oleh Martin dan Rogers pada gilirannya kesempatan buruh untuk memperoleh pengalaman menjadi hilang. Dalam menghadapi pelemahan ekonomi global maka domestic demand perlu dipacu agar perekonomian tidak mengalami volatilitas dalam outputnya. Bukti lainnya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Angkatan Kerja ke sector formal di Indonesia yang turun dari 81 persen menjadi 11 persen dengan underemployment meningkat menjadi 27,6 persen dari Angkatan Kerja. Untuk itu kebijakan fiscal antisiklis dengan memobilisasi tabungan domestic harus diutamakan.
Dengan rasio loan to deposit perbankan nasional yang sangat rendah maka pemerintah dapat memobilisasi dana masyarakat yang idle tersebut dalam peningkatan program deficit spending. Dengan membeli obligasi pemerintah maka rakyat berpartisipasi langsung terhadap program investasi pemerintah. Pada tahun 2007 rasio total hutang pemerintah pusat terhadap PDB hanya 35,7 persen yang berarti lebih kecil dibandingkan Negara tetangga sehingga merupakan ruang fiscal yang luas untuk memompa aggregate demand.
Malaysia yang tak pernah takluk kepada IMF mematok defisit APBN terhadap PDB sebesar 3,1 persen di tahun 2008 ini dan Thailand yang pernah menjadi pasien IMF memasang angka 3 persen (di Indonesia angka 2 persen saja sudah dianggap haram). Dipastikan masyarakat lebih memilih obligasi pemerintah karena program jaminan tabungan di sector perbankan semakin hari nilainya semakin menurun.
Penurunan tingkat suku bunga justru meningkatkan gairah di pasar saham dan harga obligasi juga meningkat sehingga dapat menangkal capital outflow akibat ekspektasi profit yang membaik di dalam negeri. Dengan penurunan Fed rate menjadi 2 persen maka interest rate differential menjadi sangat lebar dengan dinaikannya BI rate menjadi 8,25 persen. Tingkat suku bunga obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun mencapai 6,86 persen sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing adalah 3,96 persen dan 4,31 persen.
Tidaklah masuk akal jika kenaikan BI rate disebabkan ketakutan akan terjadinya capital outflow dari investasi portofolio. Ini justru semakin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada jenis investasi yang bersifat jangka panjang yang menciptakan lapangan kerja. Semua ini semakin membuktikan bahwa aliran ekonomi SBY memang sesat!
(Kristina/ - )
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Kajian Ekonomi