 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 26 Pebruari 2008 12:59
Achmad Deni Daruri
BPS Tak Kredibel: Pembangunan Tanpa Kompas!
Center For BAnking Crisis Maju atau mundurnya peradaban suatu bangsa sangat tergantung kepada reliabilitas dan validitas system data nasional yang ada di negara tersebut. Semakin terorganisir dengan baik system organisasi data tersebut maka akan semakin maju perekonomian negara tersebut. Strategi pembangunan apapun tergantung kepada system data nasional yang diterapkan.
Bagaimana mungkin membuat suatu perencanaan tanpa disertai oleh system data yang terpadu, reliable dan valid? Padahal, sampai saat ini belum pernah BPS menjelaskan kepada public misalnya melalui website-nya tentang proses standar yang harus dimiliki oleh pusat data nasional yaitu khususnya pada proses yang menyangkut subject oriented, time variant, non-volatile dan integrated. Lalu sejauh mana elemen tersebut dibentuk melalui proses bottom up dan/atau proses top down juga perlu dijelaskan karena berpotensi menimbulkan benturan proses. Sebab jika tidak dijelaskan secara benar maka sangat mungkin BPS hanya sekedar menjadi symbol tukang stempel dari setiap target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.
Kita juga tidak pernah mendengar sejauh mana BPS mengkritisi data yang diterbitkan oleh departemen-departemen pemerintah yang cenderung tidak konsisten dengan data BPS itu sendiri. Misalnya data orang miskin versi BPS berbeda dengan versi Departemen Sosial, dan juga contoh lainnya adalah data desa tertinggal menurut BPS berbeda dengan data daerah tertinggal menurut Kementerian Daerah Tertinggal.
Kalau presiden SBY mengatakan bahwa data BPS lebih terpercaya maka artinya data departemen lain yang dipimpinnya yang tidak sesuai dengan data BPS merupakan data sampah. Di situlah kita melihat asas konsistensi data dari dimensi integrated berpotensi tidak terpenuhi dalam sistem data nasional kita. Artinya secara necessary condition proses manajemen data BPS sudah patut dipertanyakan.
Tingkat sufficient condition pengelooan data BPS seperti off line operational database, off line data warehouse, real time data warehouse, atau integrated data warehouse tampaknya juga belum terpenuhi. Ditakutkan ada bagian BPS yang masih terperangkap pada tingkatan rendah seperti off line operational database namun juga mungkin sudah ada yang memasuki integrated operational data warehouse sehingga konsistensi data itu sendiri ditakutkan sudah kehilangan daya akurasinya. Lebih detail lagi perlu dipertanyakan sejauh mana misalnya jika BPS sudah menerapkan integrated warehouse operational database yang memang dapat didukung oleh investasi teknologi yang masuk akal sesuai dengan anggaran BPS itu sendiri.
Tanpa pendanaan yang mencukupi maka sangatlah sulit bagi BPS untuk secara komprehensif memiliki teknologi increasing return to scale yang berlandaskan kepada integrated data warehouse. Akibatnya, BPS sangat vulnerable terhadap infiltrasi pengaruh kekuatan eksternal misalnya masuknya program asing seperti Bank Dunia dan IMF yang justru tak memecahkan problem utama data manajemen di BPS tersebut.
BPS justru terperangkap oleh program target pemerintah dan pengaruh Bank Dunia untuk kepentingan politis mereka semata-mata. Seperti kita ketahui bersama Pemerintah Daerah Jakarta sudah bertemu dengan pihak Bank Dunia untuk mendapatkan dana pinjaman luar negeri bagi program pengentasan banjir di Jakarta. Bank Dunia sendiri secara cerdas memasukkan metodologi tertentu ke dalam BPS seperti menyusupkan agen-agen pribumi Indonesia yang merupakan staf Bank Dunia ke dalam system pendataan BPS khsusnya pada data kemiskinan.
Semua ini dapat terjadi karena BPS tidak memiliki sumber pendaan independent yang memungkinkan BPS melakukan kerja secara independent dan professional. Bagaimana mungkin pebisnis menggunakan data industri BPS sementara data industri BPS yang tersedia tertinggal dalam hitungan tahun? Pemerintah telah membelenggu BPS sehingga BPS tidak berorientasi kepada pasar akibatnya produk-produk BPS tidak mendapatkan tempat yang layak di pasar data itu sendiri. Dari sisi kepentingan nasional maka kita juga melihat system pendataan BPS yang tak reliable, sehingga sangatlah kontras ketika Alan Greenspan mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat dapat meng-up date data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat setiap minggunya berdasarkan data mingguan. Penyangkalan akan permasalahan seperti ini merupakan hal yang lumrah dalam system pengelolaan database dimanapun yang bukan hanya monopoli BPS. Hanya bedanya, pusat data base nasional di negara maju seperti Amerika Serikat memiliki program endogenisasi parameter eksogen untuk menyelesaikan problem seperti itu.
Di sinilah BPS memiliki ke aphaan. Jelas bahwa data BPS belum sanggup untuk melakukan hal yang sama seperti di Amerika Serikat dalam proses endogenisasi tersebut. Konsekuensinya, BPS belum menerapkan system OLTP (online transaction processing) database seperti di Amerika Serikat dimana data dapat didisipilinkan dengan Codd rule dalam rangka normalisasi data untuk menjamin integritas data. Tanpa integritas data maka semua data BPS dapat dikatakan subject to change! Data Produk Domestik Bruto di Amerika Serikat juga subject to change namun hanya dengan lag time sebesar satu bulan saja. Singkroniasi arsitektur tersebut diperlukan agar OLTP dapat dibaca oleh system analisis seperti misalnya OLAP (online analytical processing) yang hanya dapat diturunkan dari data warehouse artitektur. Tanpa sinkronisasi maka teknik forecasting juga semakin sulit diaplikasikan termasuk metode Kalman Filtering.
Terlepas dari semuanya itu, jelas bahwa BPS merupakan salah satu bagian penting dari arsitektur system data nasional yang seyogyanya tidak terdistorsi secara anggaran dan kepentingan dengan departemen-departemen pemerintah lainnya yang juga menyusun sistem database masing-masing departemen tersebut. Tanpa system arsitektur data nasional yang jelas maka data departemen-departemen pemerintah tersebut akan menjadi shadow system bagi sistem data nasional yang mengacaukan sistem integrasi data, apalagi Bank Dunia juga melakukan intervensi.
Namun keuntungan type 2 error-nya adalah seandainya data BPS tidak kredibel maka dapat saja shadow system menjadi system substitusinya. Namun sesungguhnya shadow system ini sangat tergantung pada dana investasi yang juga tidak murah karena problem yang dihadapinya sangat rumit seperti data yang sama akan dihasilkan oleh banyak departemen sehingga sangat mungkin menghasilkan data yang tidak konsisten.
Solusinya hanya ada tiga yaitu pasrah, menerapkan full scale business intelegence system atau Direct Access Reporting system. Itupun hanya dapat diselesaikan jika Pemerintah Indonesia menerapkan system enterprise Resources planning. Permasalahannya system tersebut memang tidak diadopsi oleh pemerintah. Akibatnya., jika pasrah yang dipilih maka seandainya Indonesia ingin meniru system database nasional di Amerika Serikat dimana setiap hari akan muncul informasi data baru maka biaya untuk menjaga konsistensi data akan semakin mahal yang juga akan menciptakan inkonsistensi data secara sistemik.
Padahal dengan semakin maju perekonomian diperlukan system informasi data yang semakin akurat dalam konteks kuantitas dan kualitas. Sistem data dapat diibaratkan dengan panel indikator dalam sebuah pesawat terbang, semakin besar ukuran pesawat terbang maka semakin banyak instrumen yang perlu ditampilkan dalam cokpit karena variabel yang perlu dipantau juga semakin membesar.
Analoginya, semakin besar perekonomian maka sistem database nasional juga harus semakin profesional, sebab tanpa itu maka perekonomian akan terkekang dalam keterbatasan degree of freedom dalam setiap formulasi kebijakan publik dan private. Artinya dengan tidak kredibelnya BPS maka dapat dipastikan bahwa perekonomian Indonesia tidak akan pernah berubah dari sebesar pesawat Capung menjadi pesawat super jumbo sekelas A380. Atau dapat juga bernasib seperti pesawat Adam Air yang memiliki sistem navigasi yang lebih canggih ketimbang pesawat Capung namun terbukti masih tersasar ke Nusa Tenggara padahal rencananya terbang menuju Sulawesi!
*)) Achmad Deni Daruri President Director Center For Banking Crisis (Kristina/ - )
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Kajian Ekonomi