 |
 |
|
 |
 |
 |
Sabtu, 12 April 2008 15:19
Achmad Deni daruri
Uji Kelayakan Calon Gubernur BI
Menjadi gubernur bank sentral pada dasarnya adalah menjadi pemimpin. Bukan saja pemimpin organisasi bank sentral tetapi juga pemimpin transaksi pembayaran, tabungan dan kredit perbankan di Indonesia.
Namun sayang konteks kepemimpinan dalam pencalonan gubernur Bank Indonesia hingga saat ini tidak pernah mendapatkan bahasan atau kajian secara ilmiah.
Seperti dalam kasus Lapindo, public hearing di DPR yang baru saja diadakan juga memperlihatkan ketimpangan dalam berbagai dimensi penting kepemimpinan itu sendiri sehingga memang ditujukan untuk meneruskan proses uji fit and proper. Banyak nara sumber yang digunakan merupakan nara sumber yang mendukung Agus Marto.
Hatta Radjasa jelas bukan seorang ekonom apalagi dianggap paham tentang moneter. Tidak ada satupun mereka yang disebut ekonom oleh DPR tersebut memiliki ijasah doctor dalam bidang ekonomi apalagi bidang moneter.
Terlebih dari itu ekonom memang tidak belajar tentang kepemimpinan. Hal ini dapat terjadi karena DPR sendiri tidak memiliki criteria yang telah disampaikan kepada public dalam memilih nara sumber tersebut akibatnya muncul ketidaktransparanan dalam proses pemilihan nara sumber tersebut.
Sebagai contoh seseorang yang bekerja pada perusahaan asing juga diundang menjadi nara sumber dalam public hearing tersebut. Bagaimana caranya DPR dapat percaya bahwa analis asing tersebut memang berpihak kepada rakyat Indonesia ketimbang kepada perusahaan asing dimana ia bekerja? Mungkin pendapatannya saja dibayar dalam mata uang asing yang secara logika ia akan membela kebijakan Bank Indonesia yang berupaya melemahkan nilai rupiah.
Belum lagi kemungkinan konflik kepentingan antara bisnis perusahaan asing itu di Indonesia dengan kepentingan Bank Indonesia yang jelas sangat berbeda jauh. Perusahaan asing itu tidak mendapatkan mandat untuk melakukan stabilitas moneter seperti halnya mandat yang diperoleh oleh Bank Indonesia karena pemegang sahamnya hanya berorientasi kepada kenaikan harga saham perusahaannya semata-mata.
Itu mungkin merupakan indikasi bahwa jika sang calon gubernur pilihan perusahaan asing ini yang menang maka orientasi Bank Indonesia adalah pada peningkatan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa acara public hearing DPR itu tidak kuat alasan substansinya. Seperti sudah kita singgung sebelumnya bahwa esensi seorang gubernur bank sentral adalah dalam hal kepemimpinannya.Justru disinilah permasalahannya yang paling mendasar yang belum disentuh oleh pihak manapun baik presiden maupun DPR.
Belum ada seorang ahli leadership-pun yang diundang pada acara tersebut padahal dalam pemilihan calon gubernur bank sentral di Amerika Serikat dan Uni Eropa, calon gubernur bank sentral yang terpilih sudah dianalisis secara ilmiah kemampuan leadershipnya.
Ben Bernanke misalnya sebelum dicalonkan sebagai Ketua Fed dikaji kemampuan kepemimpinannya dengan menggunakan pendekatan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) yang dikembangkan oleh Bass dan Avolio pada tahun 1990-an di bawah kendali organisasi Kepala Staf Gedung Putih. Dengan pendekatan ini Bernanke diteliti sejauhmana kemampuannya dalam menjadi pemimpin yang bersifat transformasional.
Maklum saja, jika kita bicara profesor moneter maka di Amerika Serikat terdapat banyak sekali ahli moneter, namun yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang bersifat transformasional sangatlah jarang.
Perlu diingat bahwa narasumber yang diundang oleh DPR tidak ada satupun yang memiliki disertasi dalam pendekatan Multifactor Leadership Questionnaire ini.
Akibatnya apa yang dilakukan oleh DPR tidak lebih daripada membuang-buang sumber daya dan dana saja karena pada dasarnya proses pemilihan gubernur Bank Indonesia ini tidak lebih dari membeli kucing dalam karung.
Nah, karena itu ada baiknya DPR meminta dan bertanya kepada presiden apakah proses pengkajian kepemimpinan dari para calon gubernur Bank Indonesia sudah dilakukan.
Memilih gubernur bank sentral tidaklah semudah memilih penerbang dan/atau karyawan bank. Untuk menjadi penerbang atau karyawan bank saja diperlukan test psikologis, apalagi untuk memilih gubernur bank sentral. Dalam hal uji leadership calon gubernur bank sentral, Uni Eropa bahkan menambah MLQ dengan uji kepemimpinan transaksional yang meliputi uji contingent reward, management by exception (active) dan management by exception (passive).
Mengingat Uni Eropa adalah sebuah organisasi baru maka desakan untuk mencari seorang pemimpin bank sentral yang mampu menambah pengikut juga diutamakan di Uni Eropa. Hal ini juga relevan dengan perkembangan Uni Eropa sendiri yang tampaknya terus menambah anggota barunya tersebut. Berbeda dengan Uni Eropa, Amerika Serikat tidak berencana untuk menambah negara bagian lagi.
Selain itu Amerika tidak menerapkan uji kepemimpinan transaksional karena berdasarkan undang-undang bank sentral di Amerika hanya diperlukan kemampuan kepemimpinan dalam mentransformasikan organisasi bank sentral, selain tugas Ketua Fed yang memang relatif sangat terbatas pada stabilitas makroekonomi saja.
Jelas bahwa uji transformasi kepemimpinan perlu dilakukan apalagi jika calon gubernur bank sentralnya berasal dari luar organisasi yang harus memimpin segala macam unsur di dalam bank sentral itu sendiri. Memang eksekutif di Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak pernah menyampaikan secara formal kepada publik tentang hasil uji kepemimpinan ini, namun secara internal kepreresidenan hal ini sudah menjadi standard operationg procedure yang baku di negara demokrasi yang maju secara ekonomi dimanapun.
Menurut salah satu nara sumber dalam publik hearing di DPR juga mengatakan bahwa Agus Marto sangat agresif dalam mematikan serikat pekerja. Bagiamana mungkin Gubernur Bank Indonesia terpilih nantinya tidak memihak kepada karyawan perbankan yang nota bene berwarga negara Indonesia? Bukankah tugas negara dalam UUD 1945 salah satunya bertanggung-jawab kepada rakyat dalam hal lapangan kerja? Artinya dapat dipastikan bahwa Arsitektur Perbankan Indonesia akan menjadi ajang PHK masal karyawan bank di Indonesia.
Sungguh malang nasib bangsa ini karena DPR justru terjebak oleh permainan eksekutif yang umurnya tinggal seumur jagung itu. Memang Agus Marto dan Raden Pardede dipastikan pernah mengikuti psikotes, tapi juga dapat dipastikan bahwa keduanya belum pernah diuji kemampuan psikotes kepemimpinannya dalam dimensi transformasional secara ilmiah, apalagi yang bersifat transaksional mengingat menjadi Gubernur BI juga menjadi pemimpin perbankan di Indonesia.
Sungguh sayang DPR tidak melakukan public hearing dengan ahli kepemimpinan dan ahli psikologi karena esensi gubernur Bank Indonesia yang utama adalah menjadi pemimpin yang mampu mentransformasikan Bank Indonesia yang saat ini tengah mengalami krisis kredibilitas seperti saat ini. DPR harus sadar bahwa Alan Greenspan maupun Ben Bernanke bukan saja mumpuni dibidang moneter, makroekonomi dan pengalaman memimpin organisasi penting, namun mereka juga memiliki kepemimpinan yang sudah teruji secara ilmiah.
Tidaklah mengherankan jika presiden di Amerika Serikat dan Uni Eropa juga hanya menyalonkan satu calon ketua bank sentral karena calon ini memang calon yang terbaik dari segala kriteria calon khususnya dalam hal kemampuannya sebagai pemimpin bank sentral yang transformasional (dan transaksional untuk Uni Eropa).
Dalam situasi yang tidak transparan seperti yang sudah dapat diduga akhirnya DPR terjebak untuk melakukan uji fit and proper bagi kedua calon pada tanggal 10 Maret 2008.
Namun harus dicatat bahwa fit and proper test hanya mencakup uji kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi dan kapabilitas dengan metode tanya jawab dalam waktu yang terbatas ditengah kemungkinan adanya isu suap 100 milar rupiah ke DPR.
Siapa yang percaya bahwa proses tersebut akan berlangsung jujur dan adil? Dan yang lebih penting lagi uji fit dan proper dari DPR itu tidak akan pernah mampu menjelaskan karakter kepemimpinan khsususnya kepemimpinan transformasional dari para calon tersebut. Padahal sekali lagi yang dibutuhkan dari seorang gubernur Bank Indonesia adalah kemampuannya sebagai pemimpin khususnya kepemimpinan transformasional, dan akan lebih baik jika ia juga memiliki kepemimpinan transaksional. Jelas bahwa setelah dilakukannya fit and proper test maka jawaban DPR yang paling tepat adalah dengan segera menolak kedua calon pilihan presiden tersebut karena memang presiden tidak pernah melakukan uji kepemimpinan dari calon gubernur Bank Indonesia yang diajukannya secara ilmiah!
Ke depan, kita mengharapkan presiden lebih menggunakan “ilmu sekolahan” yang ilmiah dalam mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR seperti yang dilakukan oleh negara maju lainnya. Jelas bahwa public hearing dan Uji Fit and Proper DPR telah kehilangan substansinya yang paling mendasar, sehingga jika DPR pada akhirnya memilih salah satu calon Gubernur Bank Indonesia setelah dilakukannya fit and proper test yang cacat subtansi tersebut maka sesungguhnya DPR telah melecehkan kedaulatan rakyatnya sendiri.
Dengan kata lain, ini merupakan pintu masuk yang elegan bagi KPK untuk mengusut kejujuran dari para anggota DPR yang telah ikut menyetujui calon tersebut menjadi Gubernur Bank Indonesia karena memilih Gubernur BI bukanlah seperti memilih kucing dalam karung apalagi sudah jelas bahwa mayoritas fraksi di DPR telah menyatakan penolakannya. Merdeka!
*) Achmad Deni Daruri adalah President Directur Center For Banking Crisis (Kristina/ - )
|
 |
 |
Tentang Kami
Teras
Indeks Analisis Data