 |
 |
|
 |
 |
 |
Selasa, 19 April 2005 10:23
A. Deni Daruri
Kinerja Bank Indonesia Menyedihkan
Kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya otoritas moneter, adalah Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai "purist". Artinya, memandang inflasi adalah gejala moneter belaka dan sangat tergantung dari ekspansi agregat moneter. Ada beberapa ukuran bagi agregat (kebesaran) moneter ini, yang dengan bahasa teknis disebut M0, M1, M2, dsb-nya. Yang dipakai Bank Indonesia adalah M0, M1 dan M2. Dalilnya adalah inflasi tergantung dari ekspansi likuiditas, dan ukuran yang paling cocok adalah M0 yang paling likuid.
Secara statistik memang ada cukup bukti bahwa tingkat inflasi di Indonesia lebih mengikuti ekspansi M0, dan Bank Indonesia mempunyai ukuran emperik untuk M0 ini. Lagipula M0 adalah agregat moneter yang sehari-hari diketahui oleh Bank Indonesia. M2 misalnya, tidak bisa dikuasai secara langsung oleh Bank Indonesia; hanya sebagai akibat kebijakan-kebijakan moneternya, misalnya terhadap ekspansi kredit. Karena tujuannya itu Bank Indonesia berusaha mengekang ekspansi kredit karena akan mempengaruhi ekspansi M0 terlalu banyak.
Pentingnya M0 sangat dituhankan oleh Bank Indonesia. Tetapi, Bank Indonesia juga berpendapat bahwa ekspansi M2 ikut mempengaruhi, dan ekspansi kredit pada akhirnya bisa mempengaruhi M2. Maka itu Bank Indonesia mempunyai target untuk ekspansi M2, yakni (sekarang) 18% setahun. Tetapi di tahun-tahun yang lalu target ini tidak pernah dicapai. Pertumbuhan M2 dan ekspansi kredit selalu di atas 20% setahun di kala inflasi mendekati 10%.
Yang membuat himbauan BI kepada sektor perbankan untuk mengendalikan ekspansi kredit, terutama untuk beberapa sektor, seperti properti, kurang efektif, adalah antara lain kurang tegasnya BI menindak bank-bank yang terlalu bermasalah. Mungkin sekali faktor "intervensi politik" main peranan. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi ada hubungan dengan "politik".
Anggaran belanja pemerintah sudah ketat, bahkan sedikit kontraktip (diukur dampak moneternya). Ini sudah baik. Akan tetapi, umum tahu bahwa pengeluaran "extra budgetair" tak bisa dikendalikan secara cukup efektip. Ekspansi moneter bisa bersumber pada pengeluaran di luar anggaran ini. Ini pun sarat dengan unsur "politik". Yang diperlukan adalah analisa yang menyoroti apakah yang menyusun pengeluaran-pengeluaran di luar anggaran ini dan yang disebabkan oleh keputusan atau kemauan penguasa.
Selain itu BI jangan ngutik-ngutik kurs. Biarkan "pasar" menentukan kurs ini. Kalau kekuatan pasar mempunyai kecenderungan untuk mengapresiasi rupiah, biarkan saja. Kalau ada arus modal besar masuk maka tak perlu diladeni. Dan rupiah, tetapi juga baht Thailand, bisa mengalami apresiasi. Di Thailand yang inflasinya rendah maka apresiasi ini lebih besar. Arti lainnya adalah SBI tidak perlu dinaikkan ketika rupiah cenderung mengalami pelemahan terhadap dolar.
Di Malaysia bahkan program inflasi targeting di sertai sosialisasi dan edukasi masyarakat yang sangat rigorous yang disebut Inflation Sifar (Zero Inflation) di awal tahun 1990-an, melalui berbagai mass media. Program ini intinya menyadarkan masyarakat bahwa inflasi itu merugikan dan harus diperangi. Disana masyarakat disadarkan bahwa mencari untung sesaat dengan menaikkan harga dan upah pada akhirnya akan membuat perekonomian Malaysia itu tidak kompetitif dan akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Salah satunya contohnya dalam minggu ketiga setiap bulan atau waktu-waktu tertentu diadakan pesta diskon serentak secara nasional. Tidak heran kini Malaysia merupakan salah satu negara dengan inflasi terendah dan dengan harga produk paling kompetitif di Asia.
Semua orang setuju: inflasi disebabkan oleh karena ekspansi moneter. Yang penting adalah: di negara berkembang tertentu sumber ekspansi itu apa? Paling sering defisit anggaran belanja. Di Indonesia sangat mungkin "defisit extra-budgeter" ulah pemerintah. Kebocoran ini belum bisa dikendalikan. Inilah tampaknya yang menyebabkan inflasi terus tinggi di negara kita, bandingkan misalnya dengan negara tetangga lihat table. Almarhum Prof Sumitro pernah mengatakan bahwa korupsi APBN adalah sebesar 30 persen,.
Tampaknya Bank Indonesia memang belum optimal dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan Bank Sentral di negara-negara tetangga yang dapat menekan inflasi lebih rendah lagi. (-a/-)
Indeks Fokus
|
 |
 |