Jakarta, - Laju inflasi di Indonesia saat ini tak terkendali karena harga berbagai komoditas masih terus naik. Penetapan sasaran laju inflasi 2008 oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 5 persen plus minus satu dinilai tidak realistis. Hal itu mengindikasikan ketidaksiapan menghadapi tekanan krisis global.
Pandangan tersebut dikemukan Steve H Hanke, guru besar ekonomi pada Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat, dalam kuliah umum di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Banten, Rabu (26/3).
”Ekspektasi inflasi di Indonesia saat ini belum berada dalam kondisi terkendali. Jadi tidak realistis pemerintah dan Bank Indonesia menetapkan sasaran laju inflasi tahun 2008 sebesar 5 persen plus minus 1,” ujar Hanke seusai kuliah umum.
Indikasi ketidaktepatan target inflasi, menurut Hanke, antara lain ditunjukkan oleh inflasi tahun berjalan yang saat ini terus meningkat. Peningkatan inflasi saat ini menjadi tren global.
Hanke mengingatkan agar BI tidak serta-merta mengikuti langkah Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) memangkas suku bunganya.
BI disarankan agar lebih memfokuskan perhatian pada upaya penguatan nilai tukar rupiah.
”Di AS pun laju kenaikan harga tidak berada dalam situasi terkendali. Inflasi masih menjadi ancaman serius, tetapi The Fed malah terus menginjeksi pasar dengan likuiditas dan menurunkan suku bunga untuk mendorong permintaan pasar,” ujar Hanke.
Meningkatnya permintaan akibat dorongan moneter tersebut diyakini Hanke sebagai gelembung (bubble) yang tidak akan bertahan lama.
Oleh karena itu, penurunan suku bunga The Fed tidak serta- merta akan memberi ruang pada bank sentral di Indonesia untuk menurunkan suku bunganya.
Asumsi tak realistis
Hanke mengingatkan, asumsi makro-ekonomi yang tidak realistis, seperti target penurunan inflasi, merupakan sinyal yang menunjukkan ketidaksiapan Indonesia menghadapi ancaman krisis global saat ini.
Terkait asumsi makro, ia juga mencontohkan, sebelum pengajuan rancangan APBN Perubahan 2008, pemerintah masih mengasumsikan harga minyak mentah dunia berada pada kisaran 60 dollar AS per barrel. Padahal, saat APBN 2008 ditetapkan akhir tahun 2007, rata-rata harga minyak mentah sudah di atas 90 dollar AS per barrel.
Ketidaksiapan menghadapi krisis global juga terlihat dari rendahnya alokasi anggaran untuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
”Belanja infrastruktur era Soeharto sekitar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sekarang belanja infrastruktur berkisar 3 persen dari PDB,” katanya.
Padahal, rata-rata negara di Asia Tenggara membelanjakan sekitar 6 persen dari PDB-nya untuk infrastruktur,” ujar Steve H Hanke. (DAY)
Tentang Kami
Teras
Indeks Berita